Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

Berita Terkini
FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

GUBERNUR KEPRI TINGKATKAN KELISTRIKAN DAERAH PESISIR

GUBERNUR KEPRI TINGKATKAN KELISTRIKAN DAERAH PESISIRGubernur Kepri melakukan blusukan beberapa kali, gubernur melihat fasilitas pendukung yang belum maksimal di pesisir serta mendapat banyak laporan masyarakat terkait sarana pendukung listrik yang belum maksimal.

Ia pun minta maaf kalau memang belum tersebar menyeluruh. Hanya saja masalah ini pasti akan diprioritaskan.

PENGUSAHAAN AIR TANAH SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PENGUSAHAAN AIR TANAH  SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan urusan pengusahaan air tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014.

KEWENANGAN PENGELOLAAN AIR TANAH SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

KEWENANGAN PENGELOLAAN AIR TANAH  SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAHSesuai amanat Pasal 14 (1) jo. Pasal 15 serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf CC angka 2, Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014.

September Kontrak Blok East Natuna Ditandatangani

September Kontrak Blok East Natuna DitandatanganiPemerintah akan segera memproduksikan cadangan minyak di Blok East Natuna. Cadangan minyak diproduksikan terlebih dahulu sedangkan pengembangan gas masih menunggu selesainya hasil studi di akhir 2017. Blok East Natuna perlu dipercepat produksinya karena memiliki cadangan yang cukup besar. Pemerintah menargetkan agar kontrak kerja sama dapat ditandatangani pada September mendatang Selain itu, perlu dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara karena dikhawatirkan ada negara lain yang menarik batas negara di luar wilayahnya jika kawasan Natuna tidak dikembangkan.

PERUSAHAAN MIGAS SANTOS NORTHWEST NATUNA B.V. AKAN MENGEMBANGKAN LAPANGAN ANDE-ANDE LUMUT BLOK NORTHWEST NATUNA DI LAUT NATUNA-ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Santos Northwest Natuna B.V. mengadakan audiensi dan sosialisasi rencana kegiatan pemboran sumur AAL-4X di Lapangan Ande-Ande Lumut Blok Northwest Natuna pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Riau. Sosialisasi dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Azman Taufik yang dihadiri oleh Kepala Intelijen Daerah, Bapak Brigjen TNI Yulius Selvanus, Kepala Operasi Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Bapak Rudy Fajar dan dari Pihak Santos Northwest Natuna B.V. adalah Hanny Denalda (Acting External Relation Manager), Ridha Hikmat (Drilling Manager), Gunadi Prayitno (Security Manager), Olivia Kabi (HSE Manager) serta jajaran instansi terkait lainnya.

Menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 PT. Pertamina Menyiapkan Pasokan BBM dan LPG Tambahan

Menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 PT. Pertamina Menyiapkan Pasokan BBM dan LPG TambahanMenjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016, PT. Pertamina telah menyiapkan beberapa upaya dalam mengantisipasi kelangkaan BBM dan LPG. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Tri Yudha Nurmansyah selaku Sr. Sales Exsecutive Retail XII PT. Pertamina, dalam Rapat Persiapan Menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2016 di Ruang Rapat PT. Pertamina Batam, rapat dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Subscribe news update from Us
Site Stats
  • Total hits: 23.222
  • Hits bulan ini: 378
  • Hits minggu ini: 40
  • Hits hari ini: 19
  • Member online: 0
Sejak tanggal 12 Desember 2012