Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

GUBERNUR KEPRI TINGKATKAN KELISTRIKAN DAERAH PESISIR

GUBERNUR KEPRI TINGKATKAN KELISTRIKAN DAERAH PESISIRGubernur Kepri melakukan blusukan beberapa kali, gubernur melihat fasilitas pendukung yang belum maksimal di pesisir serta mendapat banyak laporan masyarakat terkait sarana pendukung listrik yang belum maksimal.

Ia pun minta maaf kalau memang belum tersebar menyeluruh. Hanya saja masalah ini pasti akan diprioritaskan.

PENGUSAHAAN AIR TANAH SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
PENGUSAHAAN AIR TANAH  SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan urusan pengusahaan air tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014.

KEWENANGAN PENGELOLAAN AIR TANAH SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

KEWENANGAN PENGELOLAAN AIR TANAH  SETELAH UU 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAHSesuai amanat Pasal 14 (1) jo. Pasal 15 serta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf CC angka 2, Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014.

September Kontrak Blok East Natuna Ditandatangani

September Kontrak Blok East Natuna DitandatanganiPemerintah akan segera memproduksikan cadangan minyak di Blok East Natuna. Cadangan minyak diproduksikan terlebih dahulu sedangkan pengembangan gas masih menunggu selesainya hasil studi di akhir 2017. Blok East Natuna perlu dipercepat produksinya karena memiliki cadangan yang cukup besar. Pemerintah menargetkan agar kontrak kerja sama dapat ditandatangani pada September mendatang Selain itu, perlu dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara karena dikhawatirkan ada negara lain yang menarik batas negara di luar wilayahnya jika kawasan Natuna tidak dikembangkan.

PERUSAHAAN MIGAS SANTOS NORTHWEST NATUNA B.V. AKAN MENGEMBANGKAN LAPANGAN ANDE-ANDE LUMUT BLOK NORTHWEST NATUNA DI LAUT NATUNA-ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Santos Northwest Natuna B.V. mengadakan audiensi dan sosialisasi rencana kegiatan pemboran sumur AAL-4X di Lapangan Ande-Ande Lumut Blok Northwest Natuna pada hari rabu tanggal 27 Juli 2016 di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Riau. Sosialisasi dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Azman Taufik yang dihadiri oleh Kepala Intelijen Daerah, Bapak Brigjen TNI Yulius Selvanus, Kepala Operasi Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Bapak Rudy Fajar dan dari Pihak Santos Northwest Natuna B.V. adalah Hanny Denalda (Acting External Relation Manager), Ridha Hikmat (Drilling Manager), Gunadi Prayitno (Security Manager), Olivia Kabi (HSE Manager) serta jajaran instansi terkait lainnya.

Menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 PT. Pertamina Menyiapkan Pasokan BBM dan LPG Tambahan

Menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 PT. Pertamina Menyiapkan Pasokan BBM dan LPG TambahanMenjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016, PT. Pertamina telah menyiapkan beberapa upaya dalam mengantisipasi kelangkaan BBM dan LPG. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Tri Yudha Nurmansyah selaku Sr. Sales Exsecutive Retail XII PT. Pertamina, dalam Rapat Persiapan Menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2016 di Ruang Rapat PT. Pertamina Batam, rapat dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...