Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN RIAUPeningkatan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan orang, organisasi atau sistem untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan kapasitas dapat dilihat sebagai suatu proses untuk melakukan, atau menggerakkan perubahan multi-tingkatan pada para individu, kelompok, organisasi dan sistem, serta untuk mencoba meningkatkan kemampuan-kemampuan penyesuaian diri dari orang dan organisasi sehingga dapat merespon pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mengalami perubahan secara terus-menerus.

CNG (COMPRESSED NATURAL GAS) SEBAGAI SUMBER ENERGI PLTMG TEKOJO

CNG SEBAGAI SUMBER ENERGI PLTMG TEKOJOListrik menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakat Kepri sejak beberapa tahun lalu dimana kondisi sistem kelistrikan Pulau Bintan yang cukup rentan pemadaman dikarenakan cadangan yang terbatas (kurang dari 3 MW). Selain itu, pentingnya ketahanan dan kehandalan suplai listrik di Pulau Bintan khususnya Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

PENYERAHAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL SKK MIGAS-KKKS MIGAS TAHUN 2013 DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA

PENYERAHAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL SKK MIGAS-KKKS MIGAS TAHUN 2013 DI WILAYAH KABUPATEN NATUNADengan selesainya realisasi program Tanggung Jawab Sosial (TJS) tahun 2013 atau dikenal dengan CSR, Pemerintah Kabupaten Natuna mengadakan acara penyerahan program tersebut yang diadakan di Ruang Rapat Kabupaten Natuna pada tanggal 10 Maret 2014. Acara ini dihadiri oleh Bupati Natuna Drs. Ilyas Sabli, MSi, Plt. Kepala SKK Migas J. Wijanarko, anggota DPR RI Komisi XI Harry Hazar Azis, Kepala SKK Migas Sumbagut Ir, Bahari Abbas, MT, dan para pimpinan KKKS Migas.

OPTIMALISASI PENGAWASAN PENDAPATAN MIGAS

OPTIMALISASI PENGAWASAN PENDAPATAN MIGASAtas gagasan dari Auditor Utama Keuangan Negara, Abdul Latif, SE, MM dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Harry Azhar Aziz, MA terlaksanalah acara diskusi panel terbatas dengan tema "Optimalisasi Pengawasan Pendapatan Migas" yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2014. Acara ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mesjid Agung Natuna yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Auditor Utama Keungan Negara BPK RI, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala SKK Migas Pusat dan Kepala SKK Migas Sumbagut.

REALISASI LIFTING MIGAS TRIWULAN IV 2013 PROVINSI KEPRI

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 22 Januari 2014 di Gedung Plaza Centris, Jakarta, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan penghitungan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi triwulan IV 2013 (kumulatif lifting migas Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013) bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dan PT. Pertamina EP dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri dan Dispenda Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

PBB PERTAMBANGAN MINERAL TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
PBB PERTAMBANGAN MINERAL TINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH"Balai adat Pulau Penyengat, Bangunan untuk Cagar Budaya, Taat Pajak dengan Semangat, Agar Kepri Terus Berjaya". Sebait pantun yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Rahminuddin, MM dalam memberikan sambutan pembukaan acara Sosialisasi dan Koordinasi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2013 di Hotel Aston Tanjungpinang. Rahminuddin juga menegaskan bahwa PBB pertambangan mineral merupakan salah satu penerimaan sektor lain yang cukup potensial, dan selama ini belum tergali secara optimal disamping iuran tetap dan iuran produksi yang dibagihasilkan kepada daerah.
DISTAMBEN PROVINSI KEPULAUAN RIAU MELAKUKAN PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PENERIMAAN SDA MIGAS TA 2013

DISTAMBEN PROVINSI KEPULAUAN RIAU MELAKUKAN PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PENERIMAAN SDA MIGAS TA 2013Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat untuk membahas laporan akhir verifikasi dan identifikasi penerimaan SDA Migas Tahun Anggaran 2013 yang diadakan di Hotel Best Western Mangga Dua Jakarta pada tanggal 10 Desember 2013. Acara ini dihadiri Instansi-instansi Pusat terkait yaitu Kementerian Keuangan, (Dirjen Perimbangan, Ditjen Pajak, KPP Wilayah Kepri, dan KPP Tanjungpinang), Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas dan juga dari KKKS PT. Pertalahan Arenebatara Natuna dan Instansi Daerah terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna, Dispenda dan BKKD Provinsi Kepulauan Riau.

PEMBORAN 5 (LIMA) SUMUR EKSPLORASI DI KEPULAUAN RIAU

SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama 3 (tiga) KKKS Eksplorasi yaitu Premier Oil Tuna B.V, Pearl Oil (Tachylyte) Ltd. dan Lundin Baronang B.V melaksanakan kunjungan kehormatan sekaligus melaksanakan Sosialisasi kepada Bupati Natuna beserta jajarannya pada tanggal 17 Oktober 2013 di Hotel Natuna - Ranai.

SKK Migas Sumbagut berharap Pemkab Kabupaten Natuna beserta masyarakat dapat mendukung eksplorasi migas di wilayah Laut Natuna.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...