Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
TINDAK LANJUT MOU ANTARA PGN DAN PEMPROV KEPRI TENTANG KERJASAMA PENGEMBANGAN INFRASTURKTUR DAN PEMANFAATAN GAS BUMI DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TINDAK LANJUT MOU ANTARA PGN DAN PEMPROV KEPRI TENTANG KERJASAMA PENGEMBANGAN INFRASTURKTUR DAN PEMANFAATAN GAS BUMI DI KEPRIPada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 telah dilakukan Rapat Tindak Lanjut MoU antara PGN dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang kerjasama pengembangan infrasturktur dan pemanfaatan gas bumi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Besat PGN Area Batam yang dipimpin oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri dari Pihak Provinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian serta dari pihak PT. PGN dihadiri oleh Divisi Pemasaran dan perwakilan Manajer Area Batam.

PEMANTUAN LINGKUNGAN LAPANGAN MIGAS BLOK B LAUT NATUNA CONOCOPHILLIPS SEMESTER 2 TAHUN 2014

PEMANTUAN LINGKUNGAN LAPANGAN MIGAS BLOK B LAUT NATUNA CONOCOPHILLIPS SEMESTER 2 TAHUN 2014ConocoPhillips Indonesia. Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja Pertambangan Blok B Laut Natuna sudah berlangsung sejak tahun 1968. Masa kontrak kerja WKP Blok berakhir pada tahun 2028.

SERAH TERIMA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TAHUN 2014 DAN RENCANA PROGRAM TAHUN 2015 DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA

SERAH TERIMA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL TAHUN 2014 DAN RENCANA PROGRAM TAHUN 2015 DI WILAYAH KABUPATEN NATUNADengan selesainya realisasi program Tanggung Jawab Sosial (TJS) tahun 2014 atau dikenal dengan CSR, Pemerintah Kabupaten Natuna mengadakan acara penyerahan program tersebut yang diadakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna pada tanggal 5 Juni 2015.

REKONSILIASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2015 PROVINSI KEPRI

REKONSILIASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2015 PROVINSI KEPRIDalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 21 Mei 2015 di New Kuta Hotel, Bali, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan penghitungan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi triwulan I 2015 bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Mengadakan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal Se-Provinsi Kepulauan Riau

DPEKEPRI Mengadakan Pelatihan Penyusunan Perencanaan PLTS Komunal SeKepriDalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal, Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal selama 4 (empat) hari dimulai sejak tanggal 27 April sampai 30 April 2015 di Kota Batam. Dalam kegiatan pelatihan ini Distamben Prov Kepri menghadirkan Narasumber/Instruktur dari Pusdiklat KEBTKE Kementerian ESDM.

Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dengan Pihak Kegita

Dalam proses pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ESDM yang diwakili dari Direktorat Teknik dan Lingkungan bekerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau melakukan koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengusahaan pertambangan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PENYESUAIAN HET LPG 3 KG

DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PENYESUAIAN HET LPG 3 KGPemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan Sosialisasi Penyesuaian HET LPG 3 kg di Gedung Utama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dompak pada 12 Maret 2015 yang di buka oleh Bapak H. Syamsul Bahrum, Phd Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara ini juga turut hadir Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Drs Rahminuddin, MM dan 2 orang narasumber Achmad Saleh, SE, MM dari Ditjen Migas Kementrian ESDM dan Yudi Hermawan, SE, M.Si dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri.

MENTERI ESDM SELESAIKAN PASOKAN GAS UNTUK PLN BATAM DAN GAS PEMPING RUAS #1

MENTERI ESDM SELESAIKAN PASOKAN GAS UNTUK PLN BATAM DAN GAS PEMPING RUAS 1Pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015 telah dilakukan Rapat Pembahasan Penyelesaian Pasokan Gas untuk PLN Batam di Gedung PLN Batam. Menteri ESDM Sudirman Said berhasil menuntaskan kesepakatan pasokan dan harga gas untuk 2 pembangkit listrik baru di Tanjung Uncang, Batam, yang selama ini menemui jalan buntu. Rapat koordinasi yang digagas oleh Sudirman akhirnya memperoleh kata sepakat. Padahal pembahasan atau rapat pada pemerintahan sebelumnya sudah digelar 129 kali. Ratusan rapat penentuan harga dan pasokan gas tersebut telah berlangsung sejak 3 tahun lalu.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...