Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD

KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTDConocoPhillips Indonesia. Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja Pertambangan Blok B Laut Natuna sudah berlangsung sejak tahun 1968. Masa kontrak kerja WKP Blok berakhir ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok "B" Laut Natuna tersebut berakhir pada tahun 2028.

KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAUProvinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografisnya terdapat banyak pulau, dimana daerah hynterlandnya masih banyak yang belum mendapat pasokan energi listrik dari pembangkit PT. PLN (Persero) maka salah satu solusi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan tenaga listrik bagi masyarakat di daerah hinterland yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat ini adalah salah satu solusi tepat untuk dapat melistriki masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di pulau-pulau.

PENJABAT GUBERNUR MERESMIKAN INTERKONEKSI BATAM-BINTAN SUTT 150 kV UNTUK TAHAP AWAL

PENJABAT GUBERNUR MERESMIKAN INTERKONEKSI BATAM-BINTAN SUTT 150 kV UNTUK TAHAP AWALPelaksanaan Pembangunan Instalasi Jaringan Interkoneksi Batam-Bintan 150 kV untuk tahap awal telah selesai dilaksanakan pembangunannya. Interkoneksi ini dimulai dari landing point Tanjung Kasam Kota Batam sampai dengan Gardu Induk Tanjung Uban, pada hari selasa tanggal 10/11/2015 telah dilakukannya Energize ceremony Interkoneksi 150 kV Batam-Bintan oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana. Dalam acara tersebut juga dihadiri Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Kepulauan Riau.

NERACA GAS BUMI REGION KEPULAUAN RIAU

NERACA GAS BUMI REGION KEPULAUAN RIAUKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengelompokkan pasokan dan kebutuhan gas nasional 2014-2030 dalam 12 region antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Bagian Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Kalimantan Bagian Timur, Sulawesi Bagian Selatan, Sulawesi Bagian Tengah, Papua dan Maluku Bagian Selatan. Pengelompokkan tersebut didasari adanya sumber gas serta letak konsumen gas. Dari data supply dan demand gas di Region Kepulauan Riau, pasokan gas cukup tinggi dibandingkan region lainnya.

PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015

PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 29 Oktober 2015 di Hotel Horison Ultima Makasar, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan rapat penghitungan dan evaluasi realisasi lifting minyak dan gas bumi sampai dengan triwulan III 2015 bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri, Dispenda Provinsi Kepri, BKKD Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

RAKYAT KEPRI PUNYA HAK ATAS GAS NATUNA

RAKYAT KEPRI PUNYA HAK ATAS GAS NATUNAPenjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana didampingi Kadis Tamben menerima kunjungan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/10/2015). Hadir dari PT.PGN pada kesempatan ini adalah Direktur Infrastruktur dan Teknologi Djoko Saputro didampingi beberapa tenaga ahlinya. Dalam kunjungan ini dibahas juga tindak lanjut rencana kerjasama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi dari Natuna untuk dimanfaatkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Terutama wilayah Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).

KONSULTASI TEKNIS PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS BLOK BUKIT BARAT

KONSULTASI TEKNIS PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS BLOK BUKIT BARATPada hari Selasa tanggal 29 September 2015 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Biro Administrasi Perekonomian Sekda Kantor Gubernur Kepulauan Riau, telah dilaksanakan Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Tim Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Konsultasi Teknis Penawaran Wilayah Kerja migas Baru Blok Bukit Barat, yang dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ir. Chris S. Triwinasis, M.Si.

KABUPATEN KEP. ANAMBAS DAPAT BANTUAN EMPAT PLTS TERPUSAT DARI KEMENTERIAN ESDM

KABUPATEN KEP. ANAMBAS DAPAT BANTUAN EMPAT PLTS TERPUSAT DARI KEMENTERIAN ESDMDalam rangka upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong perekonomian di daerah hinterland serta meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di Kabupaten Anambas, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM membangun empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di empat desa desa, Kabupaten Kep. Anambas.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...