Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMATIKA UNTUK EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMATIKA UNTUK EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI"Where is oil?" Menjawab pertanyaan inilah sebetulnya tugas utama para ahli eksplorasi itu. Pertanyaan sederhana ini mungkin agak bersifat filosofis yang untuk menjawabnya tidak sesederhana pertanyaannya. Untuk bisa menjawabnya, melibatkan banyak disiplin ilmu seperti geologi, geofisika, teknik perminyakan, matematika, fisika dasar, ilmu komputer, ekonomi, manajemen dsb.

PROVINSI KEPRI BERSAMA KABUPATEN NATUNA DAN KEPULAUAN ANAMBAS BERJUANG MENDAPATKAN PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% PENGOLAHAN MIGAS

Dengan dilakukannya peningkatan kegiatan dari eksplorasi ke tahap produksi (Plan of Development/POD) pada Lapangan Minyak Ande-Ande Lumut Blok Northwest Natuna Wilayah Kerja Australia Wordwide Exploration/Santos Northwest Natuna B.V. maka Pemerintah Daerah dapat ikut dalam pengambilan Participating Interest (PI) 10%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas telah sepakat akan bersama-sama melakukan pengelolaan migas Participating Interest (PI) Migas 10% untuk Lapangan Minyak Ande-Ande Lumut Blok Northwest Natuna Wilayah Kerja Australia Worldwide Exploration (Anambas) PTE Limited / Santos Northwest Natuna B.V.

PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI KEPRI

PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI KEPRIPemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan Rapat Koordinasi Bimbingan Usaha Hilir Migas Subsidi dan Non Subsidi di Hotel Aston Tanjungpinang pada 27 Agustus 2014 yang di buka oleh Bapak H. Syamsul Bahrum, Phd Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau mewakili Pemerintahan Provinsi Kepri.

PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIK

PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIKDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 menyelenggarakan kegiatan coffee morning dengan tema "Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap Untuk Golongan Tertentu". Acara yang diselenggarakan di gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta konsumen listrik PT PLN (Persero).

RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAM

RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAMTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka meningkatkan kordinasi jaring masukan daerah dan kewajiban Internasional Indonesia di bidang Hak Azasi Manusia (HAM). Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengundang Distamben untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Tanggal: 22 Mei 2014 bertempat di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl. Raya Senggarang KM. 14 Tanjungpinang. Rakor ini mengambil tema "Perlindungan Hak-Hak Anak, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan."

REALISASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2014 PROVINSI KEPRI

REALISASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2014 PROVINSI KEPRIDalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 19 Mei 2014 di Hotel Grand Aquila Bandung, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan penghitungan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi triwulan I 2014 bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dan PT. Pertamina EP dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

FORUM PERTEMUAN INSPEKTUR TAMBANG NASIONAL

FORUM PERTEMUAN INSPEKTUR TAMBANG NASIONALTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka membahas mengenai peran dan fungsi Inspektur Tambang sebagai bagian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menuju penerapan Good Mining Practice, dan berdasarkan Surat Undangan Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor: 677/37.02/DBT/2014 Tanggal 20 Maret 2014 tentang Undangan Forum Pertemuan Inspektur Tambang Nasional, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kepri mengirimkan Inspektur Tambang (IT) untuk menghadiri Forum pertemuan Inspektur Tambang Nasional yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada Tanggal 12 s.d 14 Mei 2014 bertempat di Best Western Hariston Hotel Pejagalan, Jakarta.

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAN PERTAMBANGAN

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN  DAN PERTAMBANGANTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pengawasan Pertambangan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau (PEMPROV KEPRI) mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pertambangan yang dilaksanakan pada tanggal: 5 s.d 7 Mei 2014 bertempat di Hotel Mercure Batam. Rakornis kali ini mengangkat tema "Pemantauan dan Evaluasi Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau."

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...