Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PENYESUAIAN HET LPG 3 KG

DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PENYESUAIAN HET LPG 3 KGPemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan Sosialisasi Penyesuaian HET LPG 3 kg di Gedung Utama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Dompak pada 12 Maret 2015 yang di buka oleh Bapak H. Syamsul Bahrum, Phd Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara ini juga turut hadir Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Drs Rahminuddin, MM dan 2 orang narasumber Achmad Saleh, SE, MM dari Ditjen Migas Kementrian ESDM dan Yudi Hermawan, SE, M.Si dari Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri.

MENTERI ESDM SELESAIKAN PASOKAN GAS UNTUK PLN BATAM DAN GAS PEMPING RUAS #1

MENTERI ESDM SELESAIKAN PASOKAN GAS UNTUK PLN BATAM DAN GAS PEMPING RUAS 1Pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015 telah dilakukan Rapat Pembahasan Penyelesaian Pasokan Gas untuk PLN Batam di Gedung PLN Batam. Menteri ESDM Sudirman Said berhasil menuntaskan kesepakatan pasokan dan harga gas untuk 2 pembangkit listrik baru di Tanjung Uncang, Batam, yang selama ini menemui jalan buntu. Rapat koordinasi yang digagas oleh Sudirman akhirnya memperoleh kata sepakat. Padahal pembahasan atau rapat pada pemerintahan sebelumnya sudah digelar 129 kali. Ratusan rapat penentuan harga dan pasokan gas tersebut telah berlangsung sejak 3 tahun lalu.

KEPRI TELAH MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN PARTICIPATING INTEREST (PI) 10% BLOK NORTHWEST NATUNA

KEPRI TELAH MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN PARTICIPATING INTEREST PI 10persen BLOK NORTHWEST NATUNAPemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretariat Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi melakukan Audiensi Participating Interest (PI) 10% Blok Northwest Natuna pada 18 Februari 2015 di Kantor Ditjen Migas dengan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

PERTAMINA BUTUH 300 JUTA BAREL TAHUN INI

PERTAMINA BUTUH 300 JUTA BAREL TAHUN INIImpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) PT. Pertamina (Persero) melalui Integrated S upply Chain, yang menggantikan peran Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral), mencapai 300 juta barel tahun ini.

MENTERI ESDM MERESMIKAN INFRASTRUKTUR PIPA GAS PANARAN - TANJUNG UNCANG DI BATAM

MENTERI ESDM MERESMIKAN INFRASTRUKTUR PIPA GAS PANARAN TANJUNG UNCANG DI BATAMMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini tanggal 30 Januari 2015 meresmikan sejumlah infrastruktur gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

BANTUAN PLTS KOMUNAL 15 kWp DI PULAU BERHALA

BANTUAN PLTS KOMUNAL 15 kWp DI PULAU BERHALASenin (17/11), Gubernur Kepri H.M. Sani, bersama Bupati Lingga H. Daria melakukan kunjungan ke Pulau Berhala Kecamatan Singkep Selatan, dalam rangka silaturahmi dan syukuran atas dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan Pulau Berhala kedalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Lingga.

RAPAT RENCANA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RAPAT RENCANA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAUSejak Jum'at (7/11) pemadaman bergilir mulai terjadi kembali dan memperparah kondisi kelistrikan di Pulau Bintan, khususnya di Kota Tanjungpinang. Pihak PT. PLN (Persero) Area Tanjungpinang menyatakan bahwa telah terjadi gangguan pada penyulang yang menyebabkan kerusakan pada mesin PLTU Galang Batang. Gubernur Kepulauan Riau segera mengambil tindakan tegas memanggil PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, dan PT. PLN (Persero) Area Tanjungpinang untuk melakukan Rapat Rencana Penyediaan Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.

PEMBINAAN DISTAMBEN PROVINSI KEPRI TERHADAP PELAKSANAAN KARTU SURVEY

PEMBINAAN DISTAMBEN PROVINSI KEPRI TERHADAP PELAKSANAAN KARTU SURVEYMeski pelaku pelangsir solar banyak yang tiarap setelah dua diantaranya ditangkap di SPBU, Batu 7. Namun, penggunaan Kartu Survey masih saja ada yang berupaya memanipulasi. Hal ini terungkap dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Operasional Head (OH) Terminal Pertamina BBM Kijang, Muhammadi bersama Kepala Bidang (Kabid) Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki. Dalam sidak tanggal 6 November 2014, ditemukan kupon yang tidak diisi oleh operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Batu 10 Tanjungpinang.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...