Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengumuman
DISTAMBEN PROV KEPRI BERSAMA SKK MIGAS SEPAKAT MELAKSANAKAN PROGRAM CSR KKKS SEKTOR HULU MIGAS TAHUN 2013

Dalam rangka merealisasikan program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Prov Kepri mengadakan rapat lanjutan evaluasi dan koordinasi Program CD/CSR KKKS Sektor Hulu Migas Tahun 2012 dan 2013 dengan menitikberatkan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR Print
KENAIKAN HARGA BBM TELAH DISAHKAN OLEH DPR

Sidang paripurna DPR-RI, Senin (17/06/13) akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Keputusan diambil setelah sidang yang berlangsung alot sejak pagi hingga malam ini.

Dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB itu, diputuskan DPR menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013 untuk kemudian dijadikan UU. Mayoritas anggota DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. hasil ini dicapai setelah semua fraksi bersepakat melakukan voting.

Kenaikan harga BBM, terutama Premium dan solar bersubsidi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga BBM harus mengikuti tren perkembangan harga minyak dunia. Menurut Setya, pemerintah telah mempertimbangkan terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi itu.

Premium akan naik menjadi Rp 6.500/liter dari harga selama ini Rp 4.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000/liter, sedangkan solar naik menjadi Rp 5.500/liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000/liter dari sebelumnya Rp 4.500/liter.

Kenaikan BBM ini, katanya, akan membuat adanya penghematan negara sebesar Rp 48 triliun. Dari total penghematan itu, sebesar Rp 30 triliun akan dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai program pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin di daerah pedesaan. "Kenaikan wajib dilakukan karena negara mengalami defisit 3,26 persen". 

Program yang akan diluncurkan pemerintah terkait kenaikan BBM ini, yakni program beras untuk orang miskin (Raskin) sebesar Rp 4.3 triliun, Program Bantuan Siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program peningkatan infrastruktur pedesaan sebesar Rp 6 triliun, program Bantuan Langsung sementara untuk masyarakat miskin sebesar Rp 11,6 triliun dan program Keluarga Harapan sebesar 0,7 Triliun.

Untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dan sejumlah sektor vital di Tanah Air, harga BBM bersubsidi sebaiknya dinaikkan hingga mendekati harga pasar. Kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dan hampir miskin bisa diberikan secara langsung berupa bahan pangan dan bantuan lainnya.

"Mulailah mendata masyarakat miskin di daerah ini sehingga bisa diberikan bantuan tersebut," katanya.

Menghadapi gerakan penolakan ini, pemerintah diimbau lebih gencar melakukan sosialisasi. Selama ada alasan kuat dan sosialisasi yang baik, dukungan terhadap kenaikan harga BBM akan besar.

Dukungan terhadap kenaikan harga BBM juga akan mengalir jika pada saat yang sama, pemerintah gencar melakukan penghematan, diversifikasi energi, mengembangkan energi terbarukan, dan siap dengan rencana aksi pembangunan infrastruktur serta pembangunan sektor vital lainnya. (Alex)

Baca Juga
Berita Terkini
PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIK

PENYESUAIAN TARIF DASAR LISTRIKDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 menyelenggarakan kegiatan coffee morning dengan tema "Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap Untuk Golongan Tertentu". Acara yang diselenggarakan di gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta konsumen listrik PT PLN (Persero).

RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAM

RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAMTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka meningkatkan kordinasi jaring masukan daerah dan kewajiban Internasional Indonesia di bidang Hak Azasi Manusia (HAM). Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengundang Distamben untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Tanggal: 22 Mei 2014 bertempat di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl. Raya Senggarang KM. 14 Tanjungpinang. Rakor ini mengambil tema "Perlindungan Hak-Hak Anak, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan."

REALISASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2014 PROVINSI KEPRI

REALISASI LIFTING MIGAS TRIWULAN I 2014 PROVINSI KEPRIDalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 19 Mei 2014 di Hotel Grand Aquila Bandung, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan penghitungan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi triwulan I 2014 bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dan PT. Pertamina EP dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

FORUM PERTEMUAN INSPEKTUR TAMBANG NASIONAL

FORUM PERTEMUAN INSPEKTUR TAMBANG NASIONALTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka membahas mengenai peran dan fungsi Inspektur Tambang sebagai bagian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menuju penerapan Good Mining Practice, dan berdasarkan Surat Undangan Direktur Teknik dan Lingkungan Nomor: 677/37.02/DBT/2014 Tanggal 20 Maret 2014 tentang Undangan Forum Pertemuan Inspektur Tambang Nasional, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kepri mengirimkan Inspektur Tambang (IT) untuk menghadiri Forum pertemuan Inspektur Tambang Nasional yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada Tanggal 12 s.d 14 Mei 2014 bertempat di Best Western Hariston Hotel Pejagalan, Jakarta.

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAN PERTAMBANGAN

RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN  DAN PERTAMBANGANTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pengawasan Pertambangan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau (PEMPROV KEPRI) mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pertambangan yang dilaksanakan pada tanggal: 5 s.d 7 Mei 2014 bertempat di Hotel Mercure Batam. Rakornis kali ini mengangkat tema "Pemantauan dan Evaluasi Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau."

PGN AKAN MENINGKATKAN PASOKAN GAS DAN INFRASTRUKTUR DI SUMATERA BAGIAN UTARA

PGN AKAN MENINGKATKAN PASOKAN GAS DAN INFRASTRUKTUR DI SUMATERA BAGIAN UTARAPGN akan meningkatkan pasokan gas dan infrastruktur di Sumatera Bagian Utara, demikian disampaikan Ibu Ivana Kepala Divisi Pasokan Gas dalam acara Workshop Riset Cadangan Migas Sumatera Bagian Utara yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Bandung. Langkah PGN yang serius dalam menambah jaringan gas baru akan berdampak besar terhadap energi nasional dan percepatan pemaparan/pemenuhan gas bumi domestik terutama untuk Sumatera Bagian Utara.

SOSIALISASI PERMEN ESDM NO. 07 Tahun 2014

SOSIALISASI PERMEN ESDM NO. 07 Tahun 2014TANJUNGPINANG (DPE) - Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghadiri "Sosialisasi Permen ESDM nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan dan Mineral dan Batubara" untuk dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan tambang yang terkait.

MEKANISME BARU PENYALURAN DBH MIGAS

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan. Sedangkan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...