Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KONSULTASI TEKNIS PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS BLOK BUKIT BARAT Print
KONSULTASI TEKNIS PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS BLOK BUKIT BARAT

KONSULTASI TEKNIS PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS BLOK BUKIT BARATPada hari Selasa tanggal 29 September 2015 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Biro Administrasi Perekonomian Sekda Kantor Gubernur Kepulauan Riau, telah dilaksanakan Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Tim Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Konsultasi Teknis Penawaran Wilayah Kerja migas Baru Blok Bukit Barat, yang dipimpin oleh Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ir. Chris S. Triwinasis, M.Si.

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah ini dilakukan untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu dianggap potensial mengandung sumber daya minyak dan gas bumi menjadi “Wilayah Kerja” sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dwi Adi Nugroho dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu migas menjelaskan bawah ditengah menurunnya investasi di sektor migas karena harga minyak yang menurun namun Ditjen Migas tetap menjalankan fungsinya dalam menawarkan Wilayah Kerja yang dalam hal ini adalah Blok Bukit Barat. Dilihat dari prospeknya blok Bukit Barat yang mengandung gas pada reservoar formasi lama yang diambil pada kedalaman yang sama menunjukkan bahwa AR-A Lead Summary mempunyai cadangan awal sebesar 83.5 bcf (billion cubic feet) dan dengan recovarable resource sebesar 50.1 bcf, dari AR-B Lead Summary bahwa cadangan awal 11 bcf dengan recovarable resource sebesar 11 bcf dan dari AR-C Lead Summary bahwa cadangan awal sebesar 62.5 bcf dengan recovarable resource 43.7 bcf.

Dari diskusi dan tanya jawab diperoleh beberapa hal yang disepakati dalam rapat tersebut sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendukung pembukaan Wilayah Kerja Migas Baru di Perairan Natuna.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan nama baru yang semula disebut Wilayah Bukit Barat dengan nama ikan atau kerang (dalam bentuk surat yang akan disampaikan ke Dirjen Migas).
  3. Dalam pelaksanaan operasional Blok yang diusulkan, pada saat melaksanakan kegiatan agar melibatkan BUMD yang ada di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemerinah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan agar kontraktor memenuhi kewajiban Indonesia Participating Interest (IPI) 10% dan BUMD Kepulauan Riau siap menjadi Mitra apabila bernilai ekonomis dan layak dikembangkan. (AL)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...