Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - NERACA GAS BUMI REGION KEPULAUAN RIAU Print
NERACA GAS BUMI REGION KEPULAUAN RIAU

NERACA GAS BUMI REGION KEPULAUAN RIAUKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengelompokkan pasokan dan kebutuhan gas nasional 2014-2030 dalam 12 region antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Bagian Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Kalimantan Bagian Timur, Sulawesi Bagian Selatan, Sulawesi Bagian Tengah, Papua dan Maluku Bagian Selatan. Pengelompokkan tersebut didasari adanya sumber gas serta letak konsumen gas. Dari data supply dan demand gas di Region Kepulauan Riau, pasokan gas cukup tinggi dibandingkan region lainnya. Pada 2014, pasokan gas sebesar 612 mmscfd, terutama bersumber dari existing supply yang berada di kawasan Kepulauan Riau dan Sumatera bagian selatan tengah. Namun kebutuhan gas untuk Kepulauan Riau jauh lebih besar, yang mencapai 835 mmscfd, yakni untuk memenuhi contracted demand, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Untuk contracted demand pasar domestik, yakni memenuhi kebutuhan listrik dan industri di Pulau Batam, pasokan gas berasal dari kontraktor KKS JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang dan kontraktor KKS ConocoPhillips Corridor. Sedangkan contracted demand berupa ekspor gas ke Singapura dan Malaysia dipasok dari kontraktor KKS ConocoPhillips Blok B, kontraktor KKS Star Energy, dan kontraktor KKS Premier Oil yang berada di area offshore.

Namun, belakangan ini, pemenuhan contracted demand ekspor gas bumi ke dua negara tetangga mengalami shortage. Ini disebabkan oleh penurunan produksi gas akibat natural decline, sementara untuk pemenuhan contracted demand domestik ke Pulau Batam dapat dicukupi dari sumber onshore di Region Sumatera Bagian Selatan dan Tengah.

Defisit neraca gas untuk kawasan Kepulauan Riau diperkirakan terus berlanjut, bahkan semakin besar. Pada 2020, pasokan gas diperkirakan akan menurun 36 persen menjadi 393 mmscfd. Sedangkan total permintaan gas tidak banyak mengalami perubahan, yakni masih 834 mmscfd. Pada masa itu, neraca gas Kepulauan Riau diperkirakan mengalami defisit sebesar 442 mmscfd.

Pada 2030, diperkirakan ada tambahan potensi pasokan besar dari Blok East Natuna, sehingga total pasokan akan meningkat menjadi sekitar 1.026 mmscfd. Sebaliknya, total permintaan justru mengalami penurunan dari 834 mmscfd pada 2020 menjadi 277 mmscfd sepuluh tahun kemudian. Dengan begitu, pada masa itu, pasokan gas diperkirakan mengalami surplus hingga 748 mmscfd.

a. Jangka Menengah (2015 - 2020)

Mulai 2016, kontraktor KKS Premier Oil direncanakan akan memasok kebutuhan Pulau Batam melalui jaringan pipa transmisi West Natuna Transportation System (WNTS) dengan landing point di Pulau Pemping. Pasokan gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas untuk kelistrikan. Sedangkan pemanfaatan gas untuk rumah tangga Batam bersumber dari kontraktor KKS JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, yang ditargetkan on-stream pada 2015.

Hingga akhir periode jangka menengah pada 2020, kebutuhan gas secara keseluruhan mencapai 835 mmscfd. Ini mencakup contracted demand sebesar 712 mmscfd, yang sebagian besar atau sekitar 90 persen ditujukan untuk ekspor, yakni berjumlah 632 mmscfd. Sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 40 mmscfd. Akan halnya kebutuhan gas untuk committed demand sebesar 79 mmscfd dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik 8 mmscfd dan industri 70.6 mmscfd. Selain itu, masih ada tambahan potensial demand sekitar 44 mmscfd.

Dari sisi pasokan, pada akhir periode jangka menengah (2020), total pasokan gas diperkirakan mencapai 393 mmscfd. Itu bersumber dari existing supply sebesar 184 mmscfd dan project supply sebesar 209 mmscfd. Ini khususnya berasal dari pasokan gas di kawasan Kepulauan Riau. Potential supply belum teridentifikasi pada 2020.

Dengan kondisi tersebut, pada 2020, neraca gas Kepulauan Riau akan mengalami defisit hingga 398 mmscfd, jika seluuh pasokan gas dipakai untuk menutupi kebutuhan contracted demand dan committed demand. Jika dipakai untuk menutupi potensial demand, maka defisit akan semakin besar menjadi 441 mmscfd.

b. Jangka Panjang (2021 - 2030)

Seluruh kebutuhan gas (contracted, committed, dan potential demand) di Kepulauan Riau diharapkan dapat dipenuhi dari pengembangan Blok East Natuna. Untuk itu, diperlukan interkoneksi pipa transmisi dengan jaringan WNTS atau pembangunan FSRU.
Pada periode ini terlihat ada potentitial supply dari Blok East Natuna sebesar 1.000 mmscfd mulai 2023 dan seterusnya. Adapun dari existing supply di region ini pada 2030 berjumlah 17 mmscfd karena tidak ada lagi aliran gas dari region luar, yakni dari Sumatera bagian selatan tengah. Sedangkan project supply diperkirakan hanya 9 mmscfd. Dengan demikinan, total pasokan (existing, project dan potential supply) sebesar 1.026 mmscfd.

Dari sisi permintaan, total kebutuhan gas pada 2030 diperkirakan 277 mmscfd. Pada masa itu, contracted demand yang selama ini berlakuk bakal berakhir. Kebutuhan lebih banyak berasal dari committed demand sebesar 119 mmscfd yang digunakan untuk listrik, industri, dan gas rumah tangga, masing-masing sebesar 48, 70, dan 0.5 mmscfd. Sedangkan potential demand diperkirakan mencapai 158 mmscfd.

Berbeda dengan periode sebelumnya, yang menunjukkan neraca gas region selalu mengalami defisit, pada periode jangka panjang menjelang 2030, posisinya berubah menjadi surplus. Adanya tambahan potential supply membuat neraca gas Kepulauan Riau menjadi surplus hingga 748 mmscfd. (AL)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...