Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Print
KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAUProvinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografisnya terdapat banyak pulau, dimana daerah hynterlandnya masih banyak yang belum mendapat pasokan energi listrik dari pembangkit PT. PLN (Persero) maka salah satu solusi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan tenaga listrik bagi masyarakat di daerah hinterland yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat ini adalah salah satu solusi tepat untuk dapat melistriki masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di pulau-pulau.

Dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Kementerian ESDM telah mebangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat sebesar 370 kWp, dengan rincian sebaran sebagai berikut:

KEMENTERIAN ESDM TELAH MEMBANGUN 370 kWp PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERPUSAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dengan adanya Pembangunan PLTS terpusat, masyarakat yang tinggal di Desa Numbing Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan sangat terbantu, setiap harinya Pembangkit PLTS tersebut mampu melayani sekitar 75 rumah warga di desa Numbing dengan masing-masing rumah mendapatkan jatah daya sebesar 260 W setiap harinya, tiap warga diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp. 25.000 setiap rumah, yang dipergunakan untuk menambah biaya upah petugas penjaga PLTS sebanyak 2 (dua) orang. hal ini yang disampaikan perawakilan masyarakat di desa numbing tesebut saat Distamben Prov Kepri melaksanakan monitoring ke Desa Numbing.

Sebelum ada bantuan PLTS terpusat Desa Numbing mendapatkan bantuan genset dari Pemerintah Kabupaten Bintan dengan kapasitas daya 50 kVA namun genset tersebut hanya beroperasi selama 3 jam dalam sehari yaitu dari jam 18.00 sampai dengan jam 21.00, dan untuk operasional genset, setiap warga diharuskan membayar iuran setiap bulan sebesar Rp. 225.000,- dan sangat memberatkan masyarakat tersebut. (DH)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...