Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Berita Umum - ESDM MELAKUKAN SOSIALISASI PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI TANJUNGPINANG Print
ESDM MELAKUKAN SOSIALISASI PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI TANJUNGPINANG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) baru-baru ini mengadakan sosialisasi Penghematan Energi dan Air di Hotel Aston Tanjung Pinang tanggal 19 - 21 Maret 2013. Peserta Sosialisasi sebanyak 40 orang terdiri dari utusan Dinas/SKPD Provinsi, Bangunan Komersial, Industri.

Dalam sambutannya Direktur Konservasi Energi, Maritje Hutapea menyampaikan "Energi dan air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sisi suplai ketersediaan energi dan air khususnya air bersih sangat terbatas. Sementara di sisi demand, kebutuhan energi dan air bersih terus meningkat seiring denganya meningkatnya jumlah penduduk. Dilain pihak studi tentang penggunaan energi yang pernah dilakukan menunjukan bahwa potensi penghematan energi di berbagai sektor penggunaan energi (Rumah Tangga, Industri, Transportasi maupun di Bangunan Komersial) relatif tinggi yaitu bervariasi mulai dari 10% - 35%. Untuk mengatasi kondisi tersebut di atas, maka upaya penghematan energi dan air menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin ketersediaan energi dan air secara berkelanjutan."

Selain itu, dalam rangka meningkatkan penghematan energi dengan tetap memperhatikan kebutuhan pokok energi bagi masyarakat serta prinsip keadilan dalam pemanfaatannya, pemerintah telah menerbitkan PP No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi,sebagai salah satu turunan dari UU No.30 tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di dalam PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, ditegaskan bahwa konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan masyarakat. Untuk itu kita semua bertanggung jawab untuk melakukan penghematan energi.

Lebih lanjut pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, yang merupakan penyempurnaan dari Inpres No. 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

Dalam Inpres tersebut, target yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, yaitu penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dan penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dan penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi.

Untuk mendukung penerapan upaya-upaya konservasi energi dan Inpres No. 13 tahun 2011. Pemerintah juga telah mengeluarkan 4 Peraturan Menteri ESDM di mana 3 dari 4 Peraturan Menteri tersebut merupakan turunan dari Inpres No. 13 Tahun 2011, yaitu :

  1. Permen No.13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
  2. Permen No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi yang merupakan turunan dari PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi
  3. Permen No.15 tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah
  4. Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Dalam Pidatonya tanggal 29 Mei 2012, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengurangi subsidi BBM dan Listrik melalui Gerakan Nasional Penghematan Energi, khususnya BBM dan Listrik, melalui 5 kebijakan dan tindakan, yaitu :

  1. Pengendalian sistem distribusi BBM di setiap SPBU.
  2. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini dilakukan dengan Pemberian sticker khusus yang ditempelkan pada bagian depan dan bagian belakang mobil dinas.
  3. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
  4. Konversi Energi dari penggunaan BBM ke BBG untuk transportasi.
  5. Penghematan penggunaan listrik dan air di kantor - kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012.

Melalui Sosialisasi ini diharapkan peseerta sekalian akan mempunyai persepsi yang sama dan mampu untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan upaya-upaya penghematan energi dan air, serta menjadikan sikap hidup hemat energi dan air sebagai budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...