Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Berita Umum - RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAM Print
RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAM

RAPAT KOORDINASI JARING MASUKAN DAERAH DAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA DI BIDANG HAMTANJUNGPINANG (DPE) - Dalam rangka meningkatkan kordinasi jaring masukan daerah dan kewajiban Internasional Indonesia di bidang Hak Azasi Manusia (HAM). Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengundang Distamben untuk menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Tanggal: 22 Mei 2014 bertempat di Aula Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Kepri, Jl. Raya Senggarang KM. 14 Tanjungpinang. Rakor ini mengambil tema "Perlindungan Hak-Hak Anak, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan."

Rakor dihadiri peserta dari seluruh SKPD Pemerintahan ,Kabupaten/Kota, Prov. Kepulauan Riau, Kepolisian, Kejaksaan, KOREM, TNI AU, LAPAS, LSM, dan universitas-universitas yang ada di Tanjungpinang serta semua instansi yang terkait. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Informasi dan HAM, Bpk. Ir. Agus Santoso, SH, M.Si. Hal yang menjadi topik permasalahan yang dibahas dalam Rakor yaitu Perlindungan anak dalam pemerintahan dan pendidikan anak. Dengan adanya isu pencabulan anak di Prov. Kepri ini, tentunya sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 dimana seharusnya Anak mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk itu beberapa LSM menyuarakan ketidakadilan terhadap Sangsi hukum yang diputuskan pengadilan atas isu pencabulan anak tersebut. Beberapa Ketua LSM mengemukakan "seharusnya sangsi yang diberikan adalah penjara seumur hidup", disini apa yang telah rusak tidak bisa kembali normal kembali dan meninggalkan bekas seumur hidupnya. LSM Sirih Besar dan Rumah Singgah Tepak Sirih beserta peserta lainnya mengharapkan upaya-upaya penegak hukum dalam menanggapi masalah ini, tentunya agar memberi efek jera terhadap pelaku.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup atau wajib belajar 12 tahun dilindungi oleh negara, permasalahannya yang sering kali didapatkan di wilayah Kepri ini perlakuan orangtua dimana anak yang harusnya mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya, justru disuruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Disini diharapkan Pemerintah untuk ikut andil didalam persoalan ini, tentunya bisa memberikan kontribusinya melalui sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib belajar 12 tahun ke daerah-daerah kepulauan tersebut yang berdasarkan UU Perlidungan Anak No.23 Tahun 2002 dibunyikan pada pasal 49 yaitu Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.Semua bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa Indonesia yang berkwalitas.

Didalam Rakor, Bpk. Agus Santoso juga membahas Penyetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dimana kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu diberikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pergerakan dan partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa sekarang ini dan dimasa depan tetap relevan, masih perlu dan masih kita pertahankan. Kesetaraan gender di bidang ekonomi diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan partisipasi perempuan secara adil dan setara dengan laki-laki dalam pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan guna memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan keterbatasan bagi perempuan untuk dapat memenuhi potensi ekonomi secara maksimal akibat adanya praktek diskriminasi yang berakar dari stereotipe tradisional terkait peranan perempuan diranah publik.
Persoalan yang ada di Provinsi Kepri ini adalah Perdagangan Perempuan, upaya pemerintah dalam hal ini dengan mengadakan pelatihan penanganan kasus terhadap aparat penegak hukum mengenai bagaimana cara menginvestigasikan dan menindak kasus perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan berbasis korban.Program pelatihan dan pembangunan kapasitas ini dilaksanakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga terkait dengan penanganan kasus perdagangan orang, dan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan aparat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani korban, terutama terkait permasalahan psikologis dan sosial yang dialami korban.

Acara ditutup oleh Bpk.Ir.Agus Santoso,SH,M.Si, Direktur Informasi HAM, Selain menyampaikan ucapan terimakasih, beliau juga berharap semoga Rapat Koordinasi Jaring Masukan Daerah dan Kewajiban Internasional Indonesia di Bidang HAM ini menjadi bagian dari kegiatan kerjasama yang koordinatif dan sinkronitatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Kepulauan Riau, Intansi aparat penegak hukum, LSM dan peserta lainnya yang terkait di Prov. Kepulauan Riau khususnya Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM I bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau secara lebih luas. (RSD)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...