Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Berita Umum - PEMBINAAN DISTAMBEN PROVINSI KEPRI TERHADAP PELAKSANAAN KARTU SURVEY Print
PEMBINAAN DISTAMBEN PROVINSI KEPRI TERHADAP PELAKSANAAN KARTU SURVEY

PEMBINAAN DISTAMBEN PROVINSI KEPRI TERHADAP PELAKSANAAN KARTU SURVEYMeski pelaku pelangsir solar banyak yang tiarap setelah dua diantaranya ditangkap di SPBU, Batu 7. Namun, penggunaan Kartu Survey masih saja ada yang berupaya memanipulasi.

Hal ini terungkap dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Operasional Head (OH) Terminal Pertamina BBM Kijang, Muhammadi bersama Kepala Bidang (Kabid) Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki. Dalam sidak tanggal 6 November 2014, ditemukan kupon yang tidak diisi oleh operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Batu 10 Tanjungpinang. Itu merupakan salah satu temuan dari sidak yang dilakukan di empat SPBU baik di Tanjungpinang maupun di Bintan (Kamis 6/11). Sidak dimulai dari SPBU Kijang, Batu 16, Batu 10 dan Batu 7 Tanjungpinang.

Temuan ini terungkap saat Muhammadi meminta petugas SPBU Batu 10 Tanjungpinang, menghitung jumlah minyak yang sudah terjual dan membandingkannya dengan minyak yang ditullis di kupon sobekan kartu survey dari pengendara kendaraan.

Ternyata setelah dihitung, minyak yang sudah terjual dengan total tulisan yang ada di kupon tidak sama. Ada selisih 80 liter minyak solar, dari minyak yang dijual 1.440 liter.

Jumlah tersebut terdapat dari amper dimiliki pihak SPBU Batu 10 Tanjungpinang. Katanya, ada indikasi satu mobil yang mengisi minyak sebanyak 20 liter tidak menggunakan kartu survey. Kali ini, ia memberikan toleransi kepada pihak SPBU Batu 10 Tanjungpinang.

"Kita berikan toleransi kali ini. Dan ini menjadi bahan untuk dibahas pada rapat" kata Muhammadi di Selasa sidak di SPBU Batu 10 Tanjungpinang.

Disamping itu, dalam satu hari pihaknya mengirim minyak solar dari Terminal BBM Kijang ke SPBU mencapai 70 hingga 80 KL. Jumlah tersebut dibagikan di 6 SPBU baik di Tanjungpinang maupun Bintan. Kalau untuk kebutuhan transportasi saja sudah cukup 10 KL perhari per SPBU. Tapi kenyataannya tidak cukup terangnya. Muhammadi menghimbau masyarakat, kalau ada menemukan kendaraan yang mengisi minyak tidak sesuai dengan aturan berlaku, diminta segera memberikan informasi ke pihak pertamina, "Semua laporan akan kita tindak lanjuti", ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang, Irianto, mengapresiasi keinginan kapolres Tanjungpinang Dwita Kumu untuk menempatkan 2 anggota polisi di 4 SPBU Kota Tanjungpinang yaitu SPBU Sukaberenang, Batu 10, Batu 7 dan Batu Hitam.

Karena hanya Satpol PP saja yang berjaga, kita hanya bersifat memantau dan tidak bisa menindaklanjuti. Sedangkan kalau Polisi, bisa langsung menindak para pelangsir. Katanya, Satpol PP saat ini menempatkan dua anggota disetiap SPBU. Pengawasan di SPBU ini atas perintah Wali Kota Tanjungpinang.

Anggota-anggota yang ditempatkan di SPBU tidak mengenakan seragam dinas agar tidak dikenali pihak SPBU maupun pelangsir, ucapnya. Ia memang mengharapkan agar Polisi bisa terjun langsung mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Bila ada kerjasama, seperti ini dalam penanganan pelangsir solar bersubsidi akan lebih cepat penanganannya.

"Koordinasi dengan pihak kepolisian sudah ada. Hanya saja untuk menempatkan personil Polisi secara khusus di SPBU baru diketahui. Kami minta ini untuk seterusnya, sehingga tidak ada yang dirugikan lagi dari kegiatan pelangsir solar ini", ucapanya.

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...