Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Listrik - PENJABAT GUBERNUR MERESMIKAN INTERKONEKSI BATAM-BINTAN SUTT 150 kV UNTUK TAHAP AWAL Print
PENJABAT GUBERNUR MERESMIKAN INTERKONEKSI BATAM-BINTAN SUTT 150 kV UNTUK TAHAP AWAL

PENJABAT GUBERNUR MERESMIKAN INTERKONEKSI BATAM-BINTAN SUTT 150 kV UNTUK TAHAP AWALPelaksanaan Pembangunan Instalasi Jaringan Interkoneksi Batam-Bintan 150 kV untuk tahap awal telah selesai dilaksanakan pembangunannya. Interkoneksi ini dimulai dari landing point Tanjung Kasam Kota Batam sampai dengan Gardu Induk Tanjung Uban, pada hari selasa tanggal 10/11/2015 telah dilakukannya Energize ceremony Interkoneksi 150 kV Batam-Bintan oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana. Dalam acara tersebut juga dihadiri Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Penjabat Gubernur dalam kata sambutannya Interkoneksi Batam-bintan 150 kV ini telah lama di tunggu oleh masyarakat Pulau Bintan terkait kebutuhan energi listrik di Pulau Bintan ini begitu besar. Interkoneksi Kelistrikan Batam-Bintan merupakan salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan kurangnya kemampuan PT. PLN (Persero) untuk membangun pembangkit-pembangkit baru secara cepat, khususnya di Pulau Bintan. Sehingga solusi yang terbaik yaitu dengan menyalurkan surplus energi listrik yang dimiliki oleh sistem kelistrikan Batam (PT. PLN Batam).

Penjabat Gubernur juga mengatakan akan menyalurkan energi listrik sebesar 15 MW. Untuk disalurkan tahap awal baru dapat mensuplai daya sebesar +/- 8 MW untuk kebutuhan listrik Sistem Tanjungpinang dan +/- 7 MW untuk kebutuhan listrik Sistem Tanjung Uban. Selain suplai energy dari Interkoneksi Batam-bintan 150 kV, juga telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Compressed Natural Gas (CNG) Marine di Tekojo Bintan dimana dari 12 MW mesin yang ada, telah menyalurkan daya sebesar 9 MW. juga PLTMG CNG Marine berkapasitas 9 MW di Pulau Dompak Kota Tanjungpinang telah selesai dibangun, dan saat ini telah mampu menyalurkan daya sebesar 3 MW ke Sistem Tanjungpinang.

GM PT. PLN (Persero) UIP II mengatakan rencana pembangunan Interkoneksi Batam-bintan 150 kV sudah sejak lama, yaitu 10 (sepuluh) tahun lalu telah dilakukan study Interkoneksi Batam-bintan 150 kV sedangkan untuk pembangunan fisiknya dimulai pada awal tahun 2013. Proses pembangunannya yang sudah dimulai sejak sepuluh tahun lalu, banyak juga kendala yang dihadapi pada proses pembangunan jaringan Interkoneksi Batam-Bintan 150 kV. tapi berkat doa masyarakat Pulau Bintan Pelaksanaan Interkoneksi Batam-Bintan 150 kV untuk tahap awal ini telah selesai pada hari ini dan energy listrik dari Batam sudah dapat di manfaatkan oleh masysarakat Bintan dan Tanjungpinang. (DH)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...