Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Minyak dan Gas - PEMANTUAN LINGKUNGAN LAPANGAN MIGAS BLOK B LAUT NATUNA CONOCOPHILLIPS SEMESTER 2 TAHUN 2014 Print
PEMANTUAN LINGKUNGAN LAPANGAN MIGAS BLOK B LAUT NATUNA CONOCOPHILLIPS SEMESTER 2 TAHUN 2014

ConocoPhillips Indonesia. Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja Pertambangan Blok B Laut Natuna sudah berlangsung sejak tahun 1968. Masa kontrak kerja WKP Blok berakhir pada tahun 2028.

Lapangan Migas Blok B di bagi menjadi beberapa wilayah kegiatan yang meliputi : Eastern Hub (terdiri dari: Lapangan Belanak, Kerisi, Hiu, South Belut, West Belut, Tawes, dan North Belut) dengan fasilitas produksi meliputi FPSO Belanak, LPG-FSO Belanak dan Kerisi Platform sedangkan Western Hub (terdiri dari : Lapangan Belida, Bawal, Buntal, Sembilang, Malong, Siput, Tembang dan Keong) dengan fasilitas produksi meliputi LPG/DPP-A Belida, FSO Intan dan MoGPU Hangtuah.

Kegiatan pemantauan lingkungan dilakukan CIIL secara berkala terhadap berbagai komponen lingkungan sesuai dokumen RKL-RPL yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5000/31/SJM.T/2000 tanggal 8 Desember 2000.

Komponen-komponen biofisik-kimia-sosekbud yang diamati dalam kegiatan pemantauan lingkungan pada semester 2 Tahun 2014 ini merupakan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan pada tahap operasi (Juli hingga Desember 2014).

Pelaksanaan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada Semester 2 Tahun 2014 pada prinsipnya dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak positif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap kontruksi hingga operasi dapat dimaksimalkan.

Hasil dari pelaksanaan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada Semester 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

  1. Kualitas Udara
    Secara keseluruhan hasil pemantauan kualitas udara ambien dan emisi pada pemantauan Semester 2 Tahun 2014 memenuhi baku mutunya masing-masing. Tidak terdapat sumber pencemar potensial yang dapat menyebabkan penurunan kualitas udara ambien disekitar area kegiatan.
  2. Kualitas Air
    Pemantauan terhadap komponen kualitas air di WHO, EHO dan Matak Base secara keseluruhan tergolong baik. Berdasarkan hasil analisi terhadap kualitas limbah air terproduksi, air limbah domestik dan saniter, air sungai, air sumur, dan air laut secara umum memenuhi baku mutunya masing-masing.
  3. Biota Darat (Flora dan Fauna)
    Kegiatan dilokasi pembibitan (nursery) berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang ada, diperoleh informasi bahwa untuk periode tahun 2014 ini kegiatan pengomposan tidak dilakukan akibat kendala pengadaan katalis kompos di lapangan.
    Pengelolaan yang dilakukan terhadap biota darat (vegetasi dan satwa liar) sudah dilakukan dengan baik.

Melihat adanya fakta tetap adanya sektor industri migas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah memberikan aturan yang tegas terhadap kewajiban industri sektor migas untuk menjaga kelesatarian lingkungan. Hal ini diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:
"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan."
Selain itu, untuk menjamin agar sektor industri migas benar-benar melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, UU PT juga telah mengatur mengenai mekanisme pemberian sanksi, yaitu di dalam Pasal 74 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:
"Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (LX)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...