Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Minyak dan Gas - BATAM MENUJU KOTA GAS Print
BATAM MENUJU KOTA GAS

BATAM MENUJU KOTA GASPemerintah berencana menjadikan Batam sebagai salah satu Kota Gas. Sejumlah infrastruktur gas akan dibangun di kota itu, antara lain jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan SPBG.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja didampingi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Setyorini Tri Hutami dalam rangkaian kunjungan kerja ke Batam, Kamis 20 Agustus 2015, melakukan koordinasi dengan Pemda Batam terkait rencana Pemerintah menjadikan Batam sebagai kota gas. Pemerintah telah menugaskan PT PGN untuk membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 4.000 sambungan rumah dan SPBG yang digunakan untuk menyalurkan gas ke seluruh lapisan masyarakat seperti kalangan industri, komersial, rumah tangga maupun sektor transportasi.

"Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain masalah ketersediaan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah menyambungkan atau membangun infrastruktur jaringan gas ke seluruh Batam. PGN kita minta untuk mengembangkan jargas hingga ke seluruh pulau agar industri yang menggunakan Solar itu bisa pakai gas," kata Wiratmaja dalam pertemuan dengan Walikota Batam Ahmad Dahlan dan stakeholder lainnya.
Penggunaan gas bumi, jelas Wiratmaja, selain harganya lebih murah, juga menjadikan udara lebih bersih. Di kota yang telah menggunakan jargas, biaya perbulannya rata-rata hanya sekitar Rp 30-40 ribu. Sementara jika menggunakan LPG 3 kg, diperlukan sekitar 3-4 tabung atau Rp 80 ribu per bulan.

Sementara itu mengenai pembangunan SPBG, Wiratmaja mengharapkan badan usaha dan investor di Batam dapat bekerja sama dengan PGN untuk pembangunannya. Dukungan investor juga dibutuhkan untuk pengembangan jargas yang selama ini pembangunannya bersumber dari APBN dan dana sendiri oleh Pertamina dan PGN. Untuk membangun satu unit sambungan rumah, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 12-14 juta. 

"Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak sehingga cita-cita menjadikan Batam sebagai Kota Gas dapat terlaksana. Dengan menggunakan gas di Batam artinya tidak perlu lagi mengimpor LPG dari Qatar, Timur tengah. LPG yang selama ini dipakai oleh masyarakat Indonesia sekarang 60 persen lebih impor dari Timur Tengah," paparnya. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berkoordinasi dengan Menteri ESDM agar berkenan untuk dapat memfasilitasi Percepatan Pembangunan Pipa Gas seksi-1 dari WNTS-Pulau Pemping Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut, agar kebutuhan energi gas untuk pembangkit listrik dan kebutuhan energi gas lainnya (industri, transportasi dan rumah tangga) terpenuhi sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang. (AL)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...