Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Minyak dan Gas - DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PERPRES NO.191 TAHUN 2014 DAN PERATURAN BPH MIGAS NO.6 TAHUN 2015 Print
DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PERPRES NO.191 TAHUN 2014 DAN PERATURAN BPH MIGAS NO.6 TAHUN 2015

DISTAMBEN KEPRI MENGADAKAN SOSIALISASI PERPRES NO.191 TAHUN 2014 DAN PERATURAN BPH MIGAS NO.6 TAHUN 2015Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan Sosialisasi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Pada Wilayah Yang Belum Terdapat Penyalur di Hotel Aston Tanjungpinang pada 3 September 2015 yang dibuka oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Rahminuddin. Dalam acara ini juga turut hadir Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan, Kepala Disperindag Kabupaten Karimun, Kabag Ekonomi Kabupaten Karimun, Kabag Ekonomi Pembangunan Kota Tanjungpinang, Kabag Ekonomi Kabupaten Bintan, Kabag Ekonomi Kabupaten Lingga, dan para staf dari DKP Provinsi Kepri, Disperindag ESDM Kota Batam, Disperindag Kabupaten Bintan, Distamben Kabupaten Lingga, OH TBBM Kijang dan OH TBBM Kabil.

Dalam sambutannya Bapak Rahminuddin menyampaikan bahwa layaknya sebuah peraturan yang baru perlu ada sosialisasi lebih dulu karena tanpa sosialisasi akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beliau juga menjelaskan bahwa Kepri mempunyai karakteristik tersendiri khususnya dalam wilayah yang terdiri dari pulau-pulau pesisir dan terpencil sehingga tidak sama dalam menerapkan peraturan ini dengan daerah lainnya yang merupakan daratan. Dengan melihat kondisi alam di Provinsi Kepulauan Riau, maka terdapat masalah dalam pendistibusian dan administrasi yang perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan aturan ini. 

Narasumber pertama Kasi Niaga Minyak Bumi Ditjen Migas, Inayah Fatwa K Dewi, ST. MT menjelaskan tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak. Adapun yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  • Bahan bakar minyak merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga Pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusiannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  • Bahan bakar minyak sebagian besar merupakan jenis bahan bakar minyak tertentu yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang pendistribusiannya perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
  • Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha swasta dengan modal usaha yang kecil untuk ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bahan bakar minyak terutama untuk daerah terpencil.
  • Memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak.

Adapun narasumber kedua Kasubbid PCPI BBM BPH Migas, Ir. Arie Yoewono S, MT.Eng menjelaskan Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 dimana tujuan utamanya adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan Jenis BBM khusus penugasan (Bensin Minimum RON 88 di seluruh wilayah NKRI. Dalam Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 dijelaskan prinsip penunjukan sub penyalur yaitu anggota dan/atau perwakilan masyarakat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/pengelola Sub Penyalur setelah mendapat persetujuan Pemda setempat. Sarana penyaluran Sub penyalur wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja. JBT dan/atau JBKP yang akan disalurkan Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan Badan Usaha.

Sedangkan narasumber ketiga Sr. SE Retail Kepri dari PT. Pertamina, Tri Yudha N menjelaskan tentang tren penyaluran dimana dalam 3 tahun terakhir, premium terus meningkat yang rata-ratanya dalam setahun naik 6.65%, minyak tanah tidak ada peningkatan berarti karena alokasinya dari tahun ke tahun masih sama yang mengacu pada kuota yang ditetapkan BPH Migas. Sedangkan solar dalam 2 tahun terakhir naik rata-rata 2.85%.

Dari hasil diskusi dan tanya jawab dalam sosialisasi Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Ditjen Migas

  1. Mendukung peraturan dalam hal ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarkat sampai kedaerah-daerah kepulauan pesisir dan terpencil;
  2. Selama belum terdapat peraturan turunan UU 23 Tahun 2014 untuk sektor migas, pemda tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan sudah berjalan.
BPH Migas
  1. Siap menampung usulan untuk menindaklanjuti usulan juklak/juknis peraturan nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan kepada daerah yang belum terdapat penyalur, antara lain Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau sampai ke pulau-pulau yang terpencil;
  2. Menjelaskan peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 mengacu kepada Pepres nomor 191 Tahun 2014 dan didalamnnya telah masuk adanya menimbang UU nomor 23 Tahun 2014. 
Pertamina
  1. Pertamina siap mendukung Pepres nomor 191 tahun 2014 dan peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2015 dalam rangka keberadaan sub penyalur;
  2. Rekomendasi dan verifikasi tetap dikeluarkan oleh Pemda terhadap Jenis BBM Khusus Penugasan (premium), sebagai inventarisasi kebutuhan volume.
Pemerintah Kab/Kota Prov. Kepri
  1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersedia memberikan masukan juklak/juknis peraturan nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan kepada daerah yang belum terdapat penyalur;
  2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota mendukung peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan kepada daerah yang belum terdapat penyalur. (AL)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...