Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Minyak dan Gas - PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015 Print
PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015

PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, pada tanggal 29 Oktober 2015 di Hotel Horison Ultima Makasar, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan rapat penghitungan dan evaluasi realisasi lifting minyak dan gas bumi sampai dengan triwulan III 2015 bersama pihak terkait, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, SKK Migas, KKKS dengan daerah penghasil yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kepri yang diwakili oleh Distamben Provinsi Kepri, Dispenda Provinsi Kepri, BKKD Provinsi Kepri serta Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil penghitungan akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil SDA Migas tahun 2015.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut, yang diwakili oleh Kasi Perhitungan Penerimaan Negara Ditjen Migas, Bapak Siwi Pamungkas SE, MM menyampaikan besaran penerimaan negara sektor migas yang berfluktuasi sangat dinamis. Parameter-parameter tersebut meliputi antara lain lifting, harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan sehingga sangat dimungkinkan dilakukan perubahan termasuk dalam penyusunan APBN. Hal ini tercermin dalam perubahan asumsi lifting, harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam UU APBN-P 2015 sebagai berikut:

PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS PROVINSI KEPRI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 2015

Selama tahun 2015 pencapaian target lifting migas masih menghadapi banyak kendala di lapangan baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya sehingga koordinasi yang telah berjalan selama ini antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lifting migas pada periode berikutnya.

Kementerian ESDM bersama dengan SKK Migas dan seluruh KKKS senantiasa berusaha untuk dapat mempertahankan tingkat produksi migas pada tahun-tahun berikutnya antara lain melalui:

  • Optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak. 
  • Melakukan percepatan pengembangan lapangan baru.
  • Melakukan percepatan produksi di lapangan-lapangan baru dan lama.
  • Meningkatkan kehandalan fasilitasi produksi dan sarana penunjang untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplaned shutdown sehingga dapat menurunkan kehilangan peluang produksi minyak.
  • Mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR).

Perkembangan harga minyak mentah dunia dan harga minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan harga minyak mentah internasional terutama dipengaruhi oleh:

  • Penurunan permintaan minyak mentah global akibat melemahnya perekonomian di negara-negara Eropa dan Asia. 
  • Peningkatan produksi minyak mentah OPEC terutama Saudi dan Irak, serta Non OPEC terutama Amerika Serikat.
  • Terus dilakukannya peningkatan stok minyak mentah Amerika Serikat dengan makin banyaknya produksi gas (shale gas) di Amerika Serikat dan Kanada.
  • Terus menguatnya nilai tukar dollar AS terhadap beberapa mata uang asing lainnya karena efektifnya kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat.

Dari hasil perhitungan lifting migas menunjukkan bahwa realisasi lifting minyak bumi sampai dengan triwulan III 2015 untuk Kepulauan Riau mencapai 80.76% dan untuk gas bumi mencapai 77.33% dari prognosa lifting migas APBN-P dan khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil, realisasi minyak bumi 39.09 %, hal ini karena pengapalan lifting minyak bumi baru dilakukan pada tanggal 25 - 26 September 2015 dan akan dimasukkan dalam perhitungan realisasi lifting minyak bumi TW IV 2015 dan gas bumi mencapai 74.76% dari prognosa lifting migas APBN-P. (AL)

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...