Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Berita - Minyak dan Gas - KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD Print
KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD

KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTDConocoPhillips Indonesia. Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja Pertambangan Blok B Laut Natuna sudah berlangsung sejak tahun 1968. Masa kontrak kerja WKP Blok berakhir ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CIIL) melakukan kegiatan penambangan minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok "B" Laut Natuna tersebut berakhir pada tahun 2028.

Lokasi kegiatan ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. terletak di kawasan Blok "B", perairan Laut Natuna Barat (+/- 175 km dari Pulau Matak). Kawasan pertambangan berada di lepas pantai pada kedalaman rata-rata +/- 100 m. Secara geografis terletak antara 03o30'00"LU - 4o40'00" LU dan 104o45'00" BT - 107o00'00" BT dengan luas kawasan mencapai 11.162,05 km2. Pusat logistik (Matak Base) terletak pada 03o20'09" LU dan 106o17'07" BT (+/- 1.130 km dari Jakarta atau +/- 340 km dari Singapura).

Kegiatan-kegiatan yang telah beroperasi dan sedang berjalan pada masing-masing lapangan dan/atau fasilitas utama yang ada adalah Belida, Hangtuah-MoGPU, Belanak, Kerisi, dan North Belut. Lapangan-lapangan Malong, Kijing, Keong, Bintang Laut, Buntal, Tembang dan Hiu dieksploitasi dengan subsea well.

Pada saat ini, akan dikembangkan Lapangan Buntal dan Lapangan West Belut sebagai kelanjutan dari kegiatan pengembangan.
Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas, pada saat ini ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd (CIIL) berencana akan mengembangkan kegaiatan pada lapangan minyak dan gas bumi di blok "B" Laut Natuna, antara lain:

  • Pemboran sumur produksi Buntal-5 dan menghubungkan melalui pipa yang ada ke fasilitas di Hangtuah-MoGPU.
  • Pemboran sumur produksi di West Belut (WB-1,WB-2, WB-3) dan menghubungkan melalui pipa (tie back) yang ada selanjutnya ke fasilitas di North Belut.
  • Pengoprasian FSO Belida (FSO Multi Echo) menggantikan FSO Intan.

Secara umum, gambaran lokasi rencana kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas) pada Blok "B" Laut Natuna disampaikan pada Gambar 1. Pengembangan Lapangan Buntal diharapkan dapat memproduksi gas sebanyak maksimal 45 MMscfd yaitu dengan melakukan pemboran satu buah sumur produksi (Buntal-5). Penyaluran produksi gas Sumur Buntal-5 menggunakan subsea pipeline menuju Hangtuah-MoGPU untuk diproses lebih lanjut menggunakan fasilitas yang telah ada.

Pengembangan Lapangan West Belut dilakukan dengan sumur-sumur produksi yaitu WB-01, WB-02, dan WB-03 dan diharapkan akan memproduksi gas sebanyak maksimal 75 MMscfd. Sumur-sumur di Lapangan West Belut tersebut akan menggunakan subsea well yang dihubungkan ke anjungan North Belut untuk proses pemisahan tahap pertama selanjutnya dikirim ke fasilitas yang sudah ada di FPSO Belanak.
Kegiatan produksi sebagai kelanjutan dari pemboran tambahan sumur-sumur di lapangan yang sudah ada, dan pengembangan Lapangan Buntal dan juga West Belut tersebut tidak akan menambah total produksi migas di Blok "B" Laut Natuna secara keseluruhan. (AL)

KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN BUNTAL DAN WEST BELUT CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD
Gambar 1 - Lokasi Rencana Kegiatan Pengembangan di Blok "B" Laut Natuna

Baca Juga
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...