Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau
Pengadaan Barang dan Jasa
Profil - Tugas Pokok dan Fungsi Print
Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

  • Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  • Penyusunan program di bidang pertambangan dan energi;
  • Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
  • Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
  • Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang minyak dan gas bumi;
  • Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang pertambangan dan energi;
  • Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
  • Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Gubernur.


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepuluan Riau memiliki struktur sebagai berikut:

(1)Sekretariat

1)Sekretariat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsinya sebagai berikut:
  • Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
  • Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
  • Pelaksanaan administrasi keuangan;
  • Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program;
  • Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sekretariat yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 2)Sekretariat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:
  • Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  • Sub Bagian Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2)Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral
 1)Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan perizinan dan pelaporan, pengembangan pengusahaan geologi dan sumber daya mineral.
 2)Untuk melaksanakan tugas Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsinya sebagai berikut:
  • Penyusunan program kerja di Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan perizinan dan pelaporan;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan pengusahaan pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
  • Pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pertambangan umum dan informasi pengusahaan pertambangan;
  • Pelaksanaan promosi dan inventarisasi potensi sumber daya mineral (bahan galian industri);
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
(3)Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi 
 1)Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas penyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.
 2)Untuk melaksanakan tugas bidang listrik dan pemanfaatan energi mempunyai fungsinya sebagai berikut:
  • Penyusunan program kerja di Bidang Listrik dan pemanfaatan Energi;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang ketenagalistrikan;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pemanfaatan energi;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di listrik dan pemanfaatan energi;
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang listrik dan pemanfaatan energi yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
 3)Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri dari:
  • Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Energi;
  • Seksi Pengembangan Energi. 
(4) Bidang Minyak dan Gas Bumi
 1)Bidang Minyak dan Gas Bumi Mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta bimbingan teknis di bidang minyak dan gas bumi serta pelaporan hasil produksi minyak dan gas bumi. 
 2)Untuk melaksanakan tugas Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsinya sebagai berikut:
  • Penyusunan program kerja di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta bimbingan teknis di bidang minyak dan gas bumi;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelaporan hasil produksi minyak dan gas bumi;
  • Pelaksanaan pengelolaan perizinan/rekomendasi pengusahaan minyak dan gas bumi;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi;
  • Pelaksanaan evalusi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang minyak dan gas bumi.
 3)Bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:
  • Seksi Bimbingan Teknis;
  • Seksi Pelaporan Produksi.
(5)Bidang Pembinaan dan Pengawasan
 1)Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaann teknis pengawasan pertambangan umum dan konservasi serta pengawasan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak.
 2)Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsinya sebagai berikut:
  • Penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis pengawasan pertambangan umum dan konservasi;
  • Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis pengawasan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak;
  • Pelaksanaan pengawasan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan bidang pertambangan umum dan reklamasi;
  • Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan;
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
 3)Bidang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari:
  • Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Konservasi;
  • Seksi pengawasan Ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak.
Berita Terkini
PANGGIL OPD, NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATAN

PANGGIL OPD NURDIN MINTA PERCEPAT KEGIATANGubernur H Nurdin Basirun kembali memanggil sejumlah kepala OPD untuk mepertegas percepatan sejumlah kegiatan pada APBD tahun ini. Program tersebut diharapkan agar berjalan secara paralel di APBD Perubahan dan di APBD 2018. "Kita bahas tentang kegiatan strategis dalam pembangunan, agar sejalan dan sinkron di APBD Perubahan dan APBD 2018. Untuk itu segera kita proses untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD," ujar Nurdin setelah ratas dengan sejumlah kepala OPD, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/7).

PEMBANGUNAN PERLU KEBERSAMAAN SEMUA PIHAK

Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan pembangunan memerlukan kebersamaan semua komponen masyarakat. Masukan-masukan dari semua komponen masyarakat akan sangat membantu agar pembangunan tepat sasaran.

"Kita membangun agar ke depan menjadi semakin baik. Perlu waktu, proses, kerja keras, kebersamaan dan pemikiran-pemikiran banyak pihak," kata Nurdin di Ruang Rupatama Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/7).

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN, PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APA!

TAMBANG PASIR LIAR MENJAMUR DIBINTAN PEJABAT PEMKAB CURHAT NGAKU TAK BISA APA-APABINTAN-Aktivitas tambang galian semacam pasir liar di Bintan masih ada dan tersebar. Mereka beroperasi dan tentunya menikmati keuntungan dari bisnis keruk pasir alam. Dalam kaitannya dengan upaya daerah menghimpun pajak sebanyak banyaknya, bisakah aktifitas tambang pasir yang tersebar itu pun dilirik pajaknya? Ditanya soal itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Bintan Yuzet menegaskan, tambang ilegal semacam pasir yang bertebaran di Bintan tidak bisa diklaim dalam pajak daerah ataupun retribusi galian.

TERUS KENALKAN KEPRI

Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan upaya-upaya memperkenalkan Kepri dengan berbagai potensinya harus terus dilakukan. Sebagai daerah dengan berbagai potensi, tak hanya ke manca negara, masyarakat dalam negeri juga harus semakin akrab dengan Kepri.

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017

BEBERAPA DESA AKAN TERALIRI LISTRIK DI KEPRI TAHUN 2017Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepri Amjon, menyampaikan sekitar 97 desa dari 416 desa di wilayah Kepri yang belum dialiri listrik, mulai tahun 2017 akan dibangun listrik pedesaan sampai tahun 2019 dan segera dialiri listrik PLN.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BIDANG SUMBER DAYA MINERAL

Sumber daya mineral adalah semua bahan galian yang terdapat dibumi dan digunakan untuk kehidupan manusia, sumber daya mineral ini merupakan modal nasional yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat 3 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk mineral didalamnya. Untuk mendukung keberhasilan usaha tersebut, perlu diketahui lokasi keberadaanya dengan pasti dan bagaimana kondisi serta potensi sumber daya mineral tersebut pada suatu wilayah, sehingga dapat dibuat perencanaan yang tepat dalam pengembangan wilayah tersebut.

FGD Sosialisasi Kenaikan Listrik Batam

Melalui Peraturan Gubernur Kepri Nomor 21 Tahun 2107 tentang kenaikan tariff listrik Batam merupakan sebuah keputusan pahit yang harus diambil. Minimnya sosialisasi membuat pelanggan kaget.

Hal itu menjadi salah satu focus discussion group (FGD) dengan tema Membedah tariff listrik Batam yang diselenggarakan Batam Pos di Hotel Harmoni One, selasa (25/4). Bisa kami rasakan apa yang dirasakan masyarakat. Pada sisi lain, PLN Batam mau tidak mau harus melakukan ini dengan berbagai pertimbangan dan melalui prosedur yang cukup panjang kata Direktur Utama Batam Pos Marganas Nainggolan saat membuka diskusi ini. Mencari tahu apa yang terjadi dibalik keputusan ini dan mencari jalan keluarnya.    

PROVINSI KEPULAUAN RIAU AKAN MENERBITKAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda Ketenagalistrikan mendapatkan sambutan positif dari seluruh fraksi di DPRD Kepulauan Riau pada sidang paripurna DPRD Kepri, Selasa (25/4). Namun Ranperda tersebut tetap dengan sejumlah catatan.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar mengutarakan, pada prinsipnya, fraksinya setuju dengan usulan ranperda tersebut.  "Namun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibutuhkan kesepahaman yang sama," kata dia.

Diantaranya adalah mengenai sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat akses lebih luas pada pemberdayaan ranperda tersebut dikemudian hari.

RSS Feed - news.detik.com
 Sedang proses pengambilan RSS Feeds...